PAN Mengaku Siap Menampung Jika Ridwan Kamil Mau Bergabung ke Partainya

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku siap menampung Ridwan Kamil untuk bergabung ke partainya.

"Kalau Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) bersedia mah Alhamdulillah kita kasih karpet biru atuh, Itu kehormatan besar sekali,"kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Zulhas sendiri mengaku cukup memiliki hubungan dekat dengan Gubernur Jawa Barat itu. Dia kerap berbincang dan berdiskusi dengan mantan Wali Kota Bandung itu.

Zulhas menilai bahwa Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil merupakan sosok gubernur yang berintegritas. Dia mampu mengatur Jawa Barat yang memiliki wilayah dan penduduk banyak.

"Kalau kita ke Jabar sekarang terus ada perubahan banyak sekali kemajuan-kemajuan. Oleh karena itu saya kalau ke Jabar diskusi agar bisa berbagi dengan daerah-daerah lain,"ujarnya.

Piawai Gaet Wisatawan

Dia mencontohkan kepiawaian Ridwan Kamil dalam menarik wisatawan ke Jawa Barat selama pandemi Covid-19. Jawa Barat dianggap menjadi salah satu daerah di Tanah Air yang mampu menarik wisatawan kendati pandemi menerjang.

"Kang Emil misalnya menyatakan, sederhana untuk menarik wisatawan itu harus membuat orang bahagia, disiapkan dulu ada bus wisata, tempat orang makan yang nyaman jadi membuat orang datang itu bahagia, jadi saya rutin kalau ke Jabar ketemu. Bahkan Kang Emil kalau ke Jakarta pun kita diskusi,"tutur Zulhas.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...
Baca selengkapnya

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...
Baca selengkapnya

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...
Baca selengkapnya