Sekjen PDIP Meyakini Untuk Memutuskan Calon Pemimpin Tidak Bisa Hanya Dari Survei Saja

Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meyakini, untuk memutuskan calon pemimpin tidak bisa berdasarkan hasil survei semata. Dia mengatakan, di PDIP, ada mekanisme tersendiri.

Menurut dia, setiap calon pemimpin yang mengikuti kontestasi harus melalui kaderisasi kepemimpinan masyarakat, terjun ke tengah rakyat, dan telah melalui berbagai ujian kepemimpinan seperti dihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit dan berisiko, namun baik bagi masa depan bangsa dan negara.

Selain hal tersebut, keputusan capres dan cawapres dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagaimana halnya terjadi pada tahun 2014 dan 2019.

"Tolak ukur seorang pemimpin bangsa dan negara tidaklah semata-mata dari survei,"kata Hasto di sela-sela kegiatan sunatan massal di Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2021).

Hasto menilai, banyak pengalaman yang keliru ketika mengambil keputusan berdasarkan semata-mata hasil survei. Dia mencontohkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dalam survei sebelum pilpres sangat tinggi, tetapi saat ini dipertanyakan warisan apa dari kepemimpinannya.

"Ini menjadi pendidikan politik bagi kami bahwa kami mencari sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab, keputusan meskipun pahit. Kami bukan mencari pemimpin yang menyenangkan semua pihak, tetapi yang punya tanggung jawab bagi masa depan bangsa dan negara,"kata Hasto Kristiyanto.

Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

Hasto mengatakan, seorang presiden harus bertanggung jawab terhadap negara dan rakyatnya di masa depan. Presiden juga harus berani tampil menghadapi tantangan internasional, seperti ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, krisis di Timur Tengah, kemudian beban dari kebijakan fiskal terhadap utang akibat akumulasi pinjaman luar negeri di masa lalu, dan juga akibat pandemi.

"Itu semua menjadi tanggung jawab pemimpin yang akan datang. Pemimpin harus dipersiapkan sebaik-baiknya,"jelas Hasto. Selain hal tersebut, pemimpin juga mesti kukuh dalam ideologi Pancasila.

"Jadi urusan capres dan cawapres sebaiknya dengan pertimbangan matang. Dipikirkan masak-masak melalui kontemplasi, melihat rekam jejak calon, kepribadian, kemampuan teknokrasi dll. Namun yang pasti, Bu Megawati selalu berdialog dan mencari pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat",tegas Hasto.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...
Baca selengkapnya

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...
Baca selengkapnya

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...
Baca selengkapnya