Dampak Pandemi Membuat Tertunda Pilkades 77 Desa di Tanggerang, Akan Mulai Digelar 10 Oktober Mendatang

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa (Pilkades) serentak akan berlangsung pada Minggu 10 Oktober 2021. Pelaksanaan tersebut, diundur dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 18 Juli 2021.

"Berdasarkan hasil rapat Forkompimda ditetapkan 10 Oktober,"kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana dikonfirmasi, Sabtu (18/9).

Dadan mengungkapkan, mundurnya pelaksanaan Pilkades di wilayah itu, sebab adanya Pandemi Covid-19 yang pada Juli lalu angka kasus aktif penularannya sedang tinggi dan saat ini dalam standing zona kuning.

"Untuk tahapan pilkades semuanya sudah, hanya tinggal menunggu pencoblosan,"terang kepala seksi fasilitasi pembangunan desa DPMPD Kabupaten Tangerang, Sugianto Ali.

Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkades tahun 2021 diikuti oleh 77 desa dari 26 wilayah kecamatan se-Kabupaten Tangerang. Sementara, untuk provinsi Banten, ada 4 kabupaten yang melaksanakan Pilkades di tahun ini, di antaranya Kabupaten Tangerang, Lebak, Serang, Pandeglang dan Serang.

"Berdasarkan saran dan arahan dari Polda Banten, diatur jadwal dari 4 wilayah kabupaten tersebut, agar tidak bersamaan. Dan kabupaten Tangerang, 10 Oktober 2021. Tinggal menunggu keputusan Kemendagri dan melihat juga perkembangan kasus Covid-19," jelas dia.

Sebelumnya Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar memutuskan menunda pelaksanaan Pilkades karena pemerintah pusat melakukan kebijakan PPKM Darurat pada Agustus lalu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...
Baca selengkapnya

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...
Baca selengkapnya

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...
Baca selengkapnya