Meski Belum Ditetapkan Kapan Akan Dilaksanakannya, Bawaslu Tegaskan Siap Kapanpun Dilaksanakan Pemilu

Jakarta - DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu belum memutuskan kapan penyelenggaraan Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 bakal digelar. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, selalu siap kapan word play here Pemilu 2024 dilaksanakan.

"Terkait jadwal Pemilu 2024 sampai hari ini betul belum mengerucut, masih ada dua opsi yang ditawarkan KPU, yang Februari dan pemerintah yang Mei, jadi belum diputuskan,"tutur Ketua Bawaslu Abhan di Anyer, Banten, Kamis (11/11/2021) malam.

Menurut dia, pihaknya hanya menunggu adanya pembahasan lanjutan dan pengambilan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan pemerintah. "Kalau seandainya Desember enggak bisa, sampai awal tahun dibicarakan lagi,"kata Abhan.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menambahkan, soal tanggal penyelenggaraan Pemilu 2024 baik itu 21 Februari atau word play here 15 Mei, bukanlah domain name Bawaslu untuk memberikan dukungan.

"Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan, apa pun tanggalnya, kapan word play here itu, Bawaslu siap. Nah, jadi kadang-kadang kami diminta untuk dipojokkan, mau dukung mana 21 Februari atau 15 Mei. Karena kami dalam posisi apa pun tanggal yang dipilih pemerintah dan KPU, dan Komisi II terkait tanggal pemilu, kami siap untuk melakukan fungsi pengawasan,"ujar Fritz.

2 Opsi

Sebelumnya, jadwal Pemilu 2024 menjadi polemik. Semula disepakati 21 Februari 2024. Namun, kemudian pemerintah usul menjadi 15 Mei 2024. Jadwal pilkada pun kena dampak.

Jadwal Pemilu 21 Februari 2024 mengacu pada UU 7/2017 tentang Pemilu. Kemudian jadwal Pilkada 27 November 2024 berdasarkan pada UU 10/2016 tentang Pilkada. Dipicu usulan baru ini lah, muncul opsi kedua jadwal pemilu dan pilkada.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...
Baca selengkapnya

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...
Baca selengkapnya

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...
Baca selengkapnya