Presiden Jokowi Sudah Mengirimkan Surpres Pada DPR Ri Untuk Memilih Andhika Perkasa Jadi Panglima TNI

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengirim surat presiden (surpres) mengenai pergantian calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI pada hari ini, Rabu (3/11). Jokowi telah memilh Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Jenderal TNI Andika Perkasa,"kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).

Puan menyebut bahwa pergantian panglima TNI adalah suatu hal yang harus dilakukan. Kemudian, dilakukan mekanisme di DPR, sehingga bisa dilakukan fit and appropriate test.

TNI, kata Puan, diharapkan kedepan dapat merespons dinamika geopolitik. Serta medan perang baru yang dapat mengancam kehidupan bangsa. "Bahwa Panglima bapak TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021 ini,"ucapnya.

"Presiden hanya mengusulkan nama satu calon Panglima ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuannya,"tandas Puan.

Sebelumnya, ada dua nama kandidat yang berpeluang kuat yang menjadi panglima TNI selanjutnya. Yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.

Surpres Dikirim Siang Ini

Surat Presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI rencananya diserahkan ke DPR hari ini. Surpres akan dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Supres panglima akan diterima Ibu Ketua DPR siang ini," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Rabu (3/11/2021). Menurut schedule yang diterima, pimpinan DPR akan menyampaikan konferensi pers sekitar pukul 11.30 WIB.

"Siang ini ada konpers juga,"kata Indra.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alis Cak Imin menyatakan, kemungkinan supres calon Panglima TNI dikirim dalam satu atau dua hari mendatang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...
Baca selengkapnya

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...
Baca selengkapnya

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...
Baca selengkapnya