Partai Gerindra Sumut Meminta Prabowo Maju Jadi Capres di Pilpres 2024

Jakarta - Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Gerindra Sumatera Utara (Sumut) digelar di Medan hari ini, Selasa (21/12/2021). Hasilnya memutuskan untuk meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dirinya akan menyampaikan deklarasi permohonan tersebut langsung kepada Prabowo Subianto.

"Saya akan sampaikan keputusan ini kepada Pak Prabowo, bahwa yang diharapkan rakyat Sumatera Utara melalui kepengurusan Partai Gerindra beliau maju dalam Pilpres 2024.

Kita doakan beliau sehat, kuat, dan umur panjang agar beliau mampu menjalankan amanah dari kita semua dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia,"tutur Muzani dalam sambutannya di acara Rakorda tersebut.

Muzani menyebut, menjadikan Prabowo sebagai presiden bukan pekerjaan mudah meski dalam survei selalu unggul. Dia memberikan perumpamaan dengan prosesi akad nikah yang singkat, namun tetap butuh perjalanan waktu cukup lama saat menuju ke sana demi mendapatkan kecocokan.

"Dalam proses politik pun sama, menggiring pilihan, pikiran, dan pendapat orang untuk sampai pada keputusan Prabowo pilihannya. Maka, konsistensi dan kontinuitas kerja politik di semua elemen Gerindra sangat diperlukan sebagai partai rakyat. Ini memerlukan kesabaran dan waktu panjang dalam perjuangan,"jelas dia.

Berdasarkan catatan Muzani, partai pemenang Pemilu di Sumatera Utara sejak 2009 lalu terbilang selalu berubah, yang artinya provinsi tersebut memiliki pemilih dinamis. Kemenangan Prabowo Subianto tentunya bukan hal yang mustahil.

Lanjutkan Kerja Jokowi

Terlebih, sosok Menteri Pertahanan dinilainya makin relevan untuk memimpin lantaran melihat berbagai persoalan kemajemukan yang ada. Persatuan dan kebersamaan atas hal tersebut wajib dijaga dalam kehidupan berbangsa.

"Keberlanjutan kepemimpinan dan pembangunan di era Jokowi juga harus menjadi komitmen agar sarana dan prasarana yang dibangun di masa Jokowi makin memberi makna bagi kemajuan dan pembangunan ekonomi.

Seperti mempercepat arus orang, barang, dan jasa. Sebagai partai koalisi, Prabowo dan Gerindra berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pembangunan tersebut. Sehingga percepatan dan kemajuan bisa dicapai,"Muzani menandaskan.

Turut hadir dalam acara tersebut Waketum Gerindra Budi Satrio Djiwandono dan Musa Bangun, Ketua DPP Prasetyo Hadi, Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan, hingga Dahnil Anzar Simanjuntak.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...
Baca selengkapnya

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...
Baca selengkapnya

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...
Baca selengkapnya