Dicurigai Ada Deal Politik, Pengamat: Ada Kekeliruan di Lumbung Pangan Antara Jokowi - Prabowo

Jakarta - Penunjukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menangani pengembangan program lumbung pangan nasional atau food estate oleh Presiden Joko Widodo dinilai jadi kekeliruan dalam birokrasi modern-day.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai, keputusan tersebut merupakan kekeliruan karena dalam pandangan birokrasi contemporary tugas, wewenang, maupun otoritas dari Menhan terkait pertahanan, kekuatan, kapasitas militer dan ancaman tantangan gangguan pada pertahanan negara bukan persoalan lahan maupun pangan

"Jadi yang lebih keliru besar adalah yang memerintahkan Prabowo untuk mengurusi pangan, yaitu Presidennya. Jadi dalam konteks ini ada dua orang yang keliru besar Prabowo dan Jokowi," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (15/7).

Menurutnya, tugas dan kewenangan untuk mengurusi lumbung pangan adalah Menteri Pertanian, sebagai kementerian yang sudah jelas tugas dan fungsinya. Termasuk kemampuan yang cukup untuk membangun lumbung pangan baru di Kalimantan.

"Nah karena itu tidak sesuai dengan prinsip birokrasi contemporary maka analisisnya meyakinkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut mengandung area deal politik atau unsur politik. Ada semacam transaksi tertentu diantara Jokowi dan Prabowo. Tetapi tidak bisa diungkap ke publik," tuturnya.

Sebagai analisis sosial politik, Ubed mencurigai terdapat kesepakatan yang dilakukan antara Jokowi dan Prabowo dari apa yang ditunjukan kepada publik. Terindikasi pada intensitas yang tinggi dari pertemuan antara keduanya dan tidak adanya protes keras dari Menteri Pertanian.

"Ilmuwan sosial hanya bisa membaca dari fenomena empirik dan makna dari perilaku yang mereka pertunjukan. Dari sisi itu nampaknya memang terlihat sudah ada kesepakatan politik sebelumnya diantara mereka," jelasnya.

"Terlebih, kebijakan tersebut juga menambah daftar kekacauan tata kelola pemerintahan saat ini. Hal ini berbahaya di tengah situasi pandemi Covid-19 dan di tengah krisis ekonomi yang semakin parah," tambah Ubed.

Dia pun menyayangkan atas sikap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang tidak melontarkan protes atas keputusan Prabowo mengelola lumbung pangan.

"Menteri pertanian diem aja, tidak melawan atau protes atau mempertanyakan kebijakan tersebut. Padahal yang dikerjakan Prabowo atas perintah Jokowi itu adalah seharusnya pekerjaan Menteri Pertanian," terangnya.