DPR: Fokus Saja Memberantas Korupsi Tidak Usah terpengaruh Dan Buktikan Dengan Kinerja

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK fokus saja untuk menangkap koruptor daripada berkutat melihat hasil survei.

Adapun ini disampaikannya terkait hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepercayaan masyarakat ke KPK menurun.

"Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Toh KPK bukan lembaga politik, jadi tidak usah terpengaruh. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,"kata dia dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Politikus NasDem ini memandang, KPK sudah bekerja dengan baik, terlihat sejumlah pelaku korupsi ditangkap. Bahkan di semester I 2021 lembaga antirasuah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 Miliar.

"Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat dari information yang ada, justru KPK sekarang semakin kuat,"klaim Sahroni.

Menurut dia, di iklim demokrasi ini, wajar jika ada publik yang tak percaya dengan KPK, terlebih dalam keadaan sekarang yang menimbulkan professional dan kontra.

"Namun anggap saja hal ini menjadi pemicu KPK untuk bekerja lebih baik lagi, dan jadikan peningkatan prestasi ke depan sebagai fokus utama, karena banyak harapan publik ditaruh di punggung KPK,"kata Sahroni.

Survei Indikator

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun.

Dia menuturkan, kini posisinya di peringkat keempat, setelah TNI, Presiden dan Polri.

"Biasanya KPK kalau enggak nomor 2, nomor 1, mungkin hanya kalah dengan TNI biasanya. Tetapi sekarang sudah melorot ke angka 4 dilihat dari tingkat trust,"kata Burhanuddin, Minggu (26/9/2021).

Posisi KPK kini berada di atas Kejaksaan, MPR, DPD, DPR dan partai politik.

"Kalau DPR dan partai politik saya tidak heran karena trustnya paling rendah, dari dulu tidak naik kelas. Tapi kalau KPK turun menurut saya itu berita baru meskipun buat masyarakat sipil bukan hal mengagetkan,"sambungnya.

Khusus TNI dan Polri, mayoritas masyarakat menilai kompak. Penilaiannya mencapai 83,3 persen. Sementara masyarakat yang menganggap kurang kompak 7,9 persen, tidak kompak sama sekali 0,6 persen dan masyarakat tidak tahu atau tidak menjawab 8,2 persen.

"Polri dan TNI secara umum masyarakat menilai kompak,"jelas Burhanuddin.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...
Baca selengkapnya

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...
Baca selengkapnya

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...
Baca selengkapnya