Golkar Memutuskan Mendukunng Airlangga Menjadi Capres 2024, Namun Belum Ada Deklarasi Resmi

Jakarta - Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Airlangga Hartarto menjadi calon presiden di 2024. Namun demikian, belum ada deklarasi resmi dari Airlangga maupun Golkar terkait keputusan tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, alasan Airlangga belum mendeklarasikan diri sebagai capres karena masih fokus menjadi Menko Perekonomian.

"Pak Airlangga ini kan juga masih diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar oleh negara melalui profesi dia sebagai Menko Perekonomian dan juga sebagai ketua KPC-PEN, saya kira tugas dan tanggung jawab itu jauh lebih penting untuk saat itu ya, karena itu untuk kepentingan bangsa dan negara,"katanya di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/10).

Doli menyebut, Airlangga masih fokus membantu Presiden Jokowi di pemerintahan. Disamping itu, partai beringin terus mensosialisasikan Airlangga sebagai capres 2024 dari Golkar.

"Jadi biarkan lah Pak Airlangga sementara masih konsenterasi. Kami terutama di keluarga besar pemenangan pemilu yang bekerja untuk mensosialisasikan Pak Airlangga dan PG dengan strategi yang tadi,"ucapnya.

Buka Koalisi dengan Parpol dan Calon Lain

Doli mengatakan, sampai saat ini partai Golkar masih terbuka untuk membangun kerja sama atau koalisi dengan partai politik manapun.

Termasuk terbuka untuk membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh yang selama ini disebut sebagai capres atau word play here cawapres. "Jadi kami sangat terbuka masih sangat terbuka dan sejauh ini kami juga bisa berkomunikasi dengan siapa saja,"pungkas anggota DPR RI ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...
Baca selengkapnya

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...
Baca selengkapnya

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...
Baca selengkapnya