Postingan

Sekjen PDIP Mengatakan Masa Kampanye Pemilu 2024 Panjang Hanya Membuang Biaya

Jakarta -  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung masa kampanye Pemilu 2024 dipangkas. Menurutnya, masa kampanye 120 hari terlalu panjang. Terlebih saat ini, Indonesia masih dalam krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Ini kan masih di masa pandemi. Masa kampanye yang panjang hanya membuang-buang biaya, menciptakan risiko-risiko politik yang tidak perlu," ujar Hasto pada wartawan, Kamis (27/2/2022). Hasto menyarankan masa kampanye Pemilu 2024 meniru durasi kampanye Pemilu 1999 dan 2004. "PDI Perjuangan dengan gagasan yang disampaikan untuk mengikuti masa kampanye seperti 1999 dan 2004 itu kami berikan dukungan," ujar dia. Hasto menyarankan teknis baik di Pemilu 1999 dan 2004 bisa dicontoh oleh KPU "Jadi kalau ada hal yang baik di Pemilu 1999 dan 2004 kenapa itu tidak kita terapkan untuk 2024 yang akan datang," kata dia. Menurut dia, bila masa kampanye dipersingkat akan menghemat biaya sehingga parpol bisa fokus membantu rakyat terdampak pandemi Covid-1...

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...

Partai Gerindra Sumut Meminta Prabowo Maju Jadi Capres di Pilpres 2024

Jakarta - Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Gerindra Sumatera Utara (Sumut) digelar di Medan hari ini, Selasa (21/12/2021). Hasilnya memutuskan untuk meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024 . Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dirinya akan menyampaikan deklarasi permohonan tersebut langsung kepada Prabowo Subianto. "Saya akan sampaikan keputusan ini kepada Pak Prabowo, bahwa yang diharapkan rakyat Sumatera Utara melalui kepengurusan Partai Gerindra beliau maju dalam Pilpres 2024. Kita doakan beliau sehat, kuat, dan umur panjang agar beliau mampu menjalankan amanah dari kita semua dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia,"tutur Muzani dalam sambutannya di acara Rakorda tersebut. Muzani menyebut, menjadikan Prabowo sebagai presiden bukan pekerjaan mudah meski dalam survei selalu unggul. Dia memberikan perumpamaan dengan prosesi akad nikah yang singkat, namun tetap butuh perjalanan ...

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...

PAN Mengaku Siap Menampung Jika Ridwan Kamil Mau Bergabung ke Partainya

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku siap menampung Ridwan Kamil untuk bergabung ke partainya. "Kalau Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) bersedia mah Alhamdulillah kita kasih karpet biru atuh, Itu kehormatan besar sekali,"kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Zulhas sendiri mengaku cukup memiliki hubungan dekat dengan Gubernur Jawa Barat itu. Dia kerap berbincang dan berdiskusi dengan mantan Wali Kota Bandung itu. Zulhas menilai bahwa Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil merupakan sosok gubernur yang berintegritas. Dia mampu mengatur Jawa Barat yang memiliki wilayah dan penduduk banyak. "Kalau kita ke Jabar sekarang terus ada perubahan banyak sekali kemajuan-kemajuan. Oleh karena itu saya kalau ke Jabar diskusi agar bisa berbagi dengan daerah-daerah lain,"ujarnya. Piawai Gaet Wisatawan Dia mencontohkan kepiawaian Ridwan Kamil dalam menarik wisatawan ke Jawa Barat selama pandemi Covid-1...

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...

Anies Merasa Aneh Terkait Permiantaan Interpelasi Formula E, Berikut Selengkapnya

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku aneh terkait permintaan hak interpelasi balap mobil listrik atau Formula E yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Padahal program tersebut sudah disetujui oleh DPRD. Hal itu disampaikan Anies dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Rabu, 24 November 2021. "Ini sudah menjadi kesepakatan DPRD. Yang ketok DPRD, maka itu ketika kemudian ada interpelasi, ini jadi aneh. Bayangkan interpelasi sebuah program yang ditetapkan oleh DPRD. Itu di dalam sidang-sidang DPRD dibahas di situ, disetujui bersama, kemudian ditetapkan, ditetapkan anggarannya,"beber Anies. Menurut Anies, anggaran untuk hajatan itu pun telah dimasukkan ke pos anggaran di APBD 2019. Dan mestinya dilaksanakan di tahun 2020 lalu, namun lantaran pandemi urung dilakukan. "Kenapa tidak terlaksana? Karena Covid-19. Simpel, kemudian kenapa sekarang ditunda? Jadi 2021 masih Covid-19. Karena itu dilaksanakan tahun depan,...