Postingan

Sekjen PDIP Mengatakan Masa Kampanye Pemilu 2024 Panjang Hanya Membuang Biaya

Jakarta -  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung masa kampanye Pemilu 2024 dipangkas. Menurutnya, masa kampanye 120 hari terlalu panjang. Terlebih saat ini, Indonesia masih dalam krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Ini kan masih di masa pandemi. Masa kampanye yang panjang hanya membuang-buang biaya, menciptakan risiko-risiko politik yang tidak perlu," ujar Hasto pada wartawan, Kamis (27/2/2022). Hasto menyarankan masa kampanye Pemilu 2024 meniru durasi kampanye Pemilu 1999 dan 2004. "PDI Perjuangan dengan gagasan yang disampaikan untuk mengikuti masa kampanye seperti 1999 dan 2004 itu kami berikan dukungan," ujar dia. Hasto menyarankan teknis baik di Pemilu 1999 dan 2004 bisa dicontoh oleh KPU "Jadi kalau ada hal yang baik di Pemilu 1999 dan 2004 kenapa itu tidak kita terapkan untuk 2024 yang akan datang," kata dia. Menurut dia, bila masa kampanye dipersingkat akan menghemat biaya sehingga parpol bisa fokus membantu rakyat terdampak pandemi Covid-1...

DPR Sarankan Jika Kursi Pangkostrad Yang Sudah Kosong Selema 2 Bulan Segera di Isi

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyarankan kursi Pangkostrad TNI yang sudah hampir dua bulan lamanya kosong harus segera diisi. Diketahui, sebelumnya kursi tersebut diduduki oleh Jenderal Dudung Abdurachman yang kini naik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). "Ini sudah sekian bulan tidak diisi, lalu ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I ya segera diisi,"kata dia, Rabu (12/1/2022). Politikus PDIP ini menyebut, kekosongan posisi Pangkostrad dengan waktu cukup lama baru pertama kali terjadi. "Saya pikir baru kali ini Pangkostrad dikosongkan terlalu lama. Ada baiknya, jangan sampai ada kesan bahwa Kostrad itu tidak terlalu penting. Kesannya nanti tidak bagus,"jelas TB Hasanuddin. Bukan Perkara Sulit TB Hasanuddin mengatakan seharusnya bukan perkara sulit menunjuk seorang Pangkostrad. Sebab, kriteria sesuai ketentuan telah ada. "Dari yang memiliki track record yang baik, pernah megang komando. Syukur-syukur per...

Partai Gerindra Sumut Meminta Prabowo Maju Jadi Capres di Pilpres 2024

Jakarta - Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Gerindra Sumatera Utara (Sumut) digelar di Medan hari ini, Selasa (21/12/2021). Hasilnya memutuskan untuk meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024 . Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dirinya akan menyampaikan deklarasi permohonan tersebut langsung kepada Prabowo Subianto. "Saya akan sampaikan keputusan ini kepada Pak Prabowo, bahwa yang diharapkan rakyat Sumatera Utara melalui kepengurusan Partai Gerindra beliau maju dalam Pilpres 2024. Kita doakan beliau sehat, kuat, dan umur panjang agar beliau mampu menjalankan amanah dari kita semua dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia,"tutur Muzani dalam sambutannya di acara Rakorda tersebut. Muzani menyebut, menjadikan Prabowo sebagai presiden bukan pekerjaan mudah meski dalam survei selalu unggul. Dia memberikan perumpamaan dengan prosesi akad nikah yang singkat, namun tetap butuh perjalanan ...

Waketum Gerindra Apresiasi Jokowi Yang Lantik 7 Komisioner Nasional Disabilitas (KND)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Gerindra Sumarjati Arjoso mengapresiasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melantik tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember 2021. Hal ini disampaikan dalam acara yang digelar DPP Gerindra bersama 21 organisasi penyandang disabilitas dalam rangka membahas upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. "Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas,"kata Sumarjati di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (13/12/2021). Sementara di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S Djojohadikusumo menambahkan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan t...

PAN Mengaku Siap Menampung Jika Ridwan Kamil Mau Bergabung ke Partainya

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku siap menampung Ridwan Kamil untuk bergabung ke partainya. "Kalau Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) bersedia mah Alhamdulillah kita kasih karpet biru atuh, Itu kehormatan besar sekali,"kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Zulhas sendiri mengaku cukup memiliki hubungan dekat dengan Gubernur Jawa Barat itu. Dia kerap berbincang dan berdiskusi dengan mantan Wali Kota Bandung itu. Zulhas menilai bahwa Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil merupakan sosok gubernur yang berintegritas. Dia mampu mengatur Jawa Barat yang memiliki wilayah dan penduduk banyak. "Kalau kita ke Jabar sekarang terus ada perubahan banyak sekali kemajuan-kemajuan. Oleh karena itu saya kalau ke Jabar diskusi agar bisa berbagi dengan daerah-daerah lain,"ujarnya. Piawai Gaet Wisatawan Dia mencontohkan kepiawaian Ridwan Kamil dalam menarik wisatawan ke Jawa Barat selama pandemi Covid-1...

DPR Meminta KPU Lakukan Penyederhanaan Surat Suara Yang Akan Digunakan Pada Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta KPU riset terlebih dahulu sebelum melakukan simulasi penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024. "Saya menyarankan coba dilakukan riset dahulu untuk simulasi dengan melakukan penelitian di lapangan. Apakah masyarakat ketika ada perubahan yang signifikan terkait surat suara dimudahkan atau justru menyulitkan,"kata Doli di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/12/2021). Dia mengingatkan modifikasi surat suara bertujuan untuk memudahkan pemilih dan meringankan beban kerja penyelenggara. "Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019,"katanya seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, KPU pernah menyampaikan ada enam opsi terkait modifikasi surat suara yang bertujuan untuk memudahkan pemilih saat hari pencoblosan. Jangan Sampai Masy...

Anies Merasa Aneh Terkait Permiantaan Interpelasi Formula E, Berikut Selengkapnya

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku aneh terkait permintaan hak interpelasi balap mobil listrik atau Formula E yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta. Padahal program tersebut sudah disetujui oleh DPRD. Hal itu disampaikan Anies dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Rabu, 24 November 2021. "Ini sudah menjadi kesepakatan DPRD. Yang ketok DPRD, maka itu ketika kemudian ada interpelasi, ini jadi aneh. Bayangkan interpelasi sebuah program yang ditetapkan oleh DPRD. Itu di dalam sidang-sidang DPRD dibahas di situ, disetujui bersama, kemudian ditetapkan, ditetapkan anggarannya,"beber Anies. Menurut Anies, anggaran untuk hajatan itu pun telah dimasukkan ke pos anggaran di APBD 2019. Dan mestinya dilaksanakan di tahun 2020 lalu, namun lantaran pandemi urung dilakukan. "Kenapa tidak terlaksana? Karena Covid-19. Simpel, kemudian kenapa sekarang ditunda? Jadi 2021 masih Covid-19. Karena itu dilaksanakan tahun depan,...

Gerindra Mengakui Jika Sandiaga Uno Mencuri Perhatian Publik, Tapi Tetap Mengusung Prabowo Jadi Capres 2024

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andy Wijaya mengakui figur kadernya Sandiaga Uno memang mencuri publik. Selain muda, Menparekraf tersebut juga dinilai populer. Hal ini disampaikannya dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) dengan tema Peta Politik dan Peluang Elektoral Capres Alternatif 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (21/11/2021). "Bagi masyarakat, Sandiaga dianggap alternatif. Dianggap muda, darah segar,"kata Andy. Meski demikian, dia mengingatkan Gerindra tetap mengusung Prabowo Subianto menjadi Capres 2024. "Tapi perlu diingat, di Gerindra, keputusan Rakernas masih Prabowo untuk maju. Meski sampai sekarang Pak Prabowo belum mendeklarasikan diri atau menyatakan akan maju lagi jadi Capres,"ungkap Andi. Sempat Turun Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menambahkan, elektabilitas Sandiaga sempat turun usai Pilpres 2019. Tetapi, mulai naik setelah dilantik menjadi Menparekr...

Meski Belum Ditetapkan Kapan Akan Dilaksanakannya, Bawaslu Tegaskan Siap Kapanpun Dilaksanakan Pemilu

Jakarta - DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu belum memutuskan kapan penyelenggaraan Pemilihan Umum alias Pemilu 2024 bakal digelar. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, selalu siap kapan word play here Pemilu 2024 dilaksanakan. "Terkait jadwal Pemilu 2024 sampai hari ini betul belum mengerucut, masih ada dua opsi yang ditawarkan KPU, yang Februari dan pemerintah yang Mei, jadi belum diputuskan,"tutur Ketua Bawaslu Abhan di Anyer, Banten, Kamis (11/11/2021) malam. Menurut dia, pihaknya hanya menunggu adanya pembahasan lanjutan dan pengambilan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan pemerintah. "Kalau seandainya Desember enggak bisa, sampai awal tahun dibicarakan lagi,"kata Abhan. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menambahkan, soal tanggal penyelenggaraan Pemilu 2024 baik itu 21 Februari atau word play here 15 Mei, bukanlah domain name Bawaslu untuk memberikan dukungan. "Dalam berbagai kesempatan saya sela...

Terkait RUU Perlindungan Data Pribadi, DPR Dan Pemerintah Hampir Menemukan Titik Temu

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah menuju final dan bisa segera disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang. "Alhamdulillah setelah beberapa lama ditunggu-tunggu oleh semua pihak, kelihatannya Komisi I dan pemerintah sudah mencapai, hampir mencapai titik temu, tentang Undang-Undang PDP, yang tentunya akan menghasilkan satu undang-undang yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak pihak dan tentunya bisa berguna untuk rakyat dan negara kita,"kata Dasco kepada wartawan, Rabu (10/11/2021). Dasco menyebut, Komisi I telah menargetkan bisa mendapatkan Keputusan Tingkat I di masa sidang kali ini. "Kami mendengar bahwa teman-teman menargetkan dalam satu masa sidang ini akan diselesaikan, begitu,"ujarnya. Diketahui, pembahasan antara Komisi I dan pihak pemerintah soal RUU Perlindungan Data Pribadi sempt deadlock terkait pembahasan lembaga pengawas. Komisi I ...

Presiden Jokowi Sudah Mengirimkan Surpres Pada DPR Ri Untuk Memilih Andhika Perkasa Jadi Panglima TNI

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengirim surat presiden (surpres) mengenai pergantian calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI pada hari ini, Rabu (3/11). Jokowi telah memilh Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. "Jenderal TNI Andika Perkasa,"kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11). Puan menyebut bahwa pergantian panglima TNI adalah suatu hal yang harus dilakukan. Kemudian, dilakukan mekanisme di DPR, sehingga bisa dilakukan fit and appropriate test. TNI, kata Puan, diharapkan kedepan dapat merespons dinamika geopolitik. Serta medan perang baru yang dapat mengancam kehidupan bangsa. "Bahwa Panglima bapak TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021 ini,"ucapnya. "Presiden hanya mengusulkan nama satu calon Panglima ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuannya,"tandas Puan. Sebelumnya, ...

Sekjen PDIP Meyakini Untuk Memutuskan Calon Pemimpin Tidak Bisa Hanya Dari Survei Saja

Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto meyakini, untuk memutuskan calon pemimpin tidak bisa berdasarkan hasil survei semata. Dia mengatakan, di PDIP, ada mekanisme tersendiri. Menurut dia, setiap calon pemimpin yang mengikuti kontestasi harus melalui kaderisasi kepemimpinan masyarakat, terjun ke tengah rakyat, dan telah melalui berbagai ujian kepemimpinan seperti dihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit dan berisiko, namun baik bagi masa depan bangsa dan negara. Selain hal tersebut, keputusan capres dan cawapres dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri sebagaimana halnya terjadi pada tahun 2014 dan 2019. "Tolak ukur seorang pemimpin bangsa dan negara tidaklah semata-mata dari survei,"kata Hasto di sela-sela kegiatan sunatan massal di Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2021). Hasto menilai, banyak pengalaman yang keliru ketika mengambil keputusan berdasarkan semata-mata hasil survei. Dia mencontohkan Susilo Bambang Yudhoyo...

Golkar Memutuskan Mendukunng Airlangga Menjadi Capres 2024, Namun Belum Ada Deklarasi Resmi

Jakarta - Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Airlangga Hartarto menjadi calon presiden di 2024. Namun demikian, belum ada deklarasi resmi dari Airlangga maupun Golkar terkait keputusan tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, alasan Airlangga belum mendeklarasikan diri sebagai capres karena masih fokus menjadi Menko Perekonomian. "Pak Airlangga ini kan juga masih diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar oleh negara melalui profesi dia sebagai Menko Perekonomian dan juga sebagai ketua KPC-PEN, saya kira tugas dan tanggung jawab itu jauh lebih penting untuk saat itu ya, karena itu untuk kepentingan bangsa dan negara,"katanya di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/10). Doli menyebut, Airlangga masih fokus membantu Presiden Jokowi di pemerintahan. Disamping itu, partai beringin terus mensosialisasikan Airlangga sebagai capres 2024 dari Golkar. "Jadi biarkan lah Pak Airlangga sementara masih konsenter...

TPS Pilkades di Tanggerang Menjadikan Tempat Sekaligus Untuk Vaksinasi Warga Usai Nyoblos Lalu di Vaksinasi

Tanggerang - Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Tangerang, dijadikan tempat vaksinasi warga sekitar. Sehingga, setelah nyoblos, warga diarahkan untuk divaksinasi Covid-19, Minggu (10/10/2021). Seperti yang terlihat di TPS 04, Desa Bojong Kamal, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, sebelum masuk ke dalam TPS, mereka diwajibkan mencuci tangan, memakai sarung tangan plastik dan diukur suhu tubuhnya. Setelah mencoblos, warga wajib mencuci tangan kembali, lalu warga yang baru keluar dari TPS, langsung ditanya oleh petugas medis dari Puskesmas setempat, apakah sudah divaksinasi atau belum. Muhammad Alfian (21 ), warga setempat mengaku belum divaksinasi, lalu dia diarahkan untuk disuntik vaksinasi. "Ya maulah, saya sebelumnya bingung harus kemana. Ini dapat di depan mata, ya sudah mau,"katanya. Alfian mendapat vaksinasi dosis pertama Sinovac. Lalu setelah observasi 30 menit, dia diberikan kartu vaksin untu...

Mengenal Profil Sabam Sirait, Politikus Senior yang Meninggal Dunia

Jakarta - Sabam Sirait, politikus elderly yang meninggal dunia pada Rabu 29 September 2021. Pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPD RI telah dimakamkan kemarin, Minggu (3/10/21) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Politikus senior ini meninggal di usia 85 tahun. Kabar duka disampaikan oleh keluarga Sabam Sirait Dikutip jakarta.dpd.go.id, Senin (4/10/21), Sabam Sirait lahir di Tanjung Balai pada 13 Oktober 1936. Ia adalah anggota DPD RI (2018-2019) dari Provinsi DKI Jakarta. Sabam Sirait adalah anak pertama dari tiga bersaudara, yang aktif sebagai ketua cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta. Sabam Sirait memulai karier politiknya saat ia masih kuliah di Fakultas Hukum UI (1958 ). Awal mula ia tertarik masuk dunia politik karena terjadi kekosongan setelah partai-partai dibubarkan Bung Karno. Rupanya, Sabam meneruskan jejak ayahnya yaitu FH Sirait, Pensiunan Departemen PU & T, selain itu ia s...

DPR: Fokus Saja Memberantas Korupsi Tidak Usah terpengaruh Dan Buktikan Dengan Kinerja

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK fokus saja untuk menangkap koruptor daripada berkutat melihat hasil survei. Adapun ini disampaikannya terkait hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepercayaan masyarakat ke KPK menurun. "Menurut saya, KPK tidak perlu terlalu terbawa persepsi publik yang memecah konsentrasi. Fokus saja memberantas korupsi. Toh KPK bukan lembaga politik, jadi tidak usah terpengaruh. Mari buktikan dengan kinerja, karena itu tujuan utama,"kata dia dalam keterangannya, Senin (27/9/2021). Politikus NasDem ini memandang, KPK sudah bekerja dengan baik, terlihat sejumlah pelaku korupsi ditangkap. Bahkan di semester I 2021 lembaga antirasuah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp171,99 Miliar. "Prestasi ini tentu berbeda dengan kekhawatiran beberapa kalangan yang menyebutkan KPK sekarang kinerjanya menurun. Padahal kalau melihat ...

Dampak Pandemi Membuat Tertunda Pilkades 77 Desa di Tanggerang, Akan Mulai Digelar 10 Oktober Mendatang

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa (Pilkades) serentak akan berlangsung pada Minggu 10 Oktober 2021. Pelaksanaan tersebut, diundur dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 18 Juli 2021. "Berdasarkan hasil rapat Forkompimda ditetapkan 10 Oktober,"kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana dikonfirmasi, Sabtu (18/9). Dadan mengungkapkan, mundurnya pelaksanaan Pilkades di wilayah itu, sebab adanya Pandemi Covid-19 yang pada Juli lalu angka kasus aktif penularannya sedang tinggi dan saat ini dalam standing zona kuning. "Untuk tahapan pilkades semuanya sudah, hanya tinggal menunggu pencoblosan,"terang kepala seksi fasilitasi pembangunan desa DPMPD Kabupaten Tangerang, Sugianto Ali. Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkades tahun 2021 diikuti oleh 77 desa dari 26 wilayah kecamatan se-Kabupaten Tangerang. Sementara, untuk provinsi Banten, a...

Iti Jayabaya Membubarkan Acara HUT Demokrat Yang Diselanggarakan Moeldoko

Jakarta - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Jayabaya bersama sejumlah kader partai berlambang bintang grace itu membubarkan HUT partai yang diadakan oleh kelompok Moeldoko di sebuah Hotel di Kawasan Tangerang pada Jumat 10 September 2021 malam. Wanita yang juga menjabat sebagai Bupati Lebak itu menegaskan, acara tersebut sangat provokatif bagi Demokrat. " Ini Banten, Bung. Jangan coba-coba ganggu kedaulatan dan kehormatan partai kami dengan acara ilegal yang provokatif seperti ini," kata Iti. Dia mengklaim, pembubaran tersebut sudah difasilitasi oleh pihak kepolisan dan manajemen hotel. Setelah bernegoisasi, spanduk acara bisa diturunkan. "Alhamdulillah tadi mereka sudah melakukan kesepakatan untuk membubarkan dan mencopot atribut Demokrat yang berada di lokasi acara,"ungkap Iti.   Ucapkan Terima Kasih Iti pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para kader Demokrat atas kesigapan dan loyalitas dalam menjaga kedaulatan dan keho...

Publik Kini Bisa Melihat Kasus Yang di Tangani Kejagung Melalui Aplikasi Case Management System (CMS)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, kini publik bisa melihat kasus apa yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), khususnya Jampidum. Hal ini menyusul diluncurkannya aplikasi baru Instance Monitoring System (CMS) Publik dan Control panel CMS. "Publik bisa langsung memantau semua kasus yang tengah ditangani Jampidum. Ini menunjukkan kejaksaan kita yang terus berinovasi seiring dengan digitalisasi, sambil terus mengedepankan prinsip kejaksaan yang transparan,"kata dia, Jumat (3/9/2021). Menurut Politikus NasDem ini, transparansi publik dalam penanganan kasus di kejaksaan adalah kunci utama agar rasa keadilan bisa terus terjaga. Karenanya, transparansi memang harus menjadi fokus utama di kejaksaan. "Transparansi ini penting agar rasa keadilan di masyarakat bisa terjaga. Karena kita semua jadi bisa mengawasi langsung proses yang tengah dijalani,"kata dia. Menurutnya, dengan mempermudah seperti ini, maka tentu akan seja...

Ketum PAN Bertemu Dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Apakah Membahas Pilpres 2024?

Jakarta - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno angkat bicara soal pertemuan Ketua Umumnya Zulkfili Hasan atau Zulhas saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Adapun Zulhas bertemu dengan orang nomor satu Jawa Barat itu pada Sabtu 28 Agustus 2021 kemarin. "Pertemuan antara pak Zulkifli Hasan dengan Gubernur Jabar dilakukan kemarin dalam rangka silaturahmi yang biasa dilakukan oleh Pak Zul ketika beliau mengunjungi daerah-daerah,"kata dia lewat pesan suara, Minggu (29/9/2021). Saat Disinggung pertemuan Zulhas dengan Ridwan Kamil membahas soal Pilpres 2024, Swirl tak membenarkan juga tak menyalahkannya. "Ada beberapa hal lagi yang dibahas yang tentu ada yang saya sampaikan ada yang tidak bisa sampaikan,"kata dia. Dukung Kebijakan Ridwan Kamil Eddy hanya menjelaskan, Zulhas meminta secara terbuka kepada fraksi PAN di DPRD Jabar untuk mendukung kebijakan-kebijakan Ridwan Kamil. Terlebih, kebijakan-kebijakannya sebagai Gubernur saat...